MAKASSAR, PIJARNEWS.COM — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Yasonna H. Laoly Paonganan, telah mendaftarkan 520 Satker, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan UPT ke Kementerian dan Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI, untuk diusulkan WBK/WBBM.
Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkum HAM, Sulsel, John Batara, mengatakan, saat ini, Tim Pokja Kanwil melakukan pembinaan dan Pendampingan UPT lingkup SulSel untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi. Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kita sedang memonitoring data dukung komponen pengungkit hasil LKE (Lembar Kerja Evaluasi) setelah dievaluasi oleh Tim Penilai Internal yakni Inspektorat Jenderal Kemenkum HAM di_4 UPT yaitu Lapas Parepare, Lapas Palopo, Bapas Palopo dan Rutan Sidrap,” katanya.
Kegiatan pembinaan dan pendampingan digelar selama beberapa hari. Hari pertama, Kabag Program dan Humas bersama Tim Kanwil lakukan Pembinaan dan Pendampingan di UPT Lapas Parepare.
Hari kedua, pembinaan dan pendampingan dilakukan di dua UPT yaitu Bapas Palopo dan Lapas Palopo. Hari ketiga, pembinaan dan pendampingan di UPT rutan Sidrap.
“KaKanwil tekankan, setiap pelayanan harus mendukung terwujudnya WBK dan WBBM yaitu Tolong, Minta Maaf dan Terima Kasih,” katanya.
Bagi pegawai yang bertugas di bagian layanan agar selalu senyum jangan terlihat kaku dan sangar dalam melayani.
“Pelayanan yang baik dan ramah dinilai mampu memberikan kepuasan masyarakat saat mendapatkan pelayanan,” katanya. (adv/er)
