Penulis: Saifuddin al Mughniy (Direktur OGIE Institute Research and Political Development)
PIJAR OPINI — Kata “aksara” seringkali kita dengar, kadang kata ini dilekatkan pada seseorang yang tidak tau membaca atau buta huruf sehingga disematkan kalimat “buta aksara”. Padahal makna “aksara” itu bukan hanya dilekatkan pada seseorang saja yang kebetulan buta baca tulis saja, tetapi sebenarnya “aksara” juga mengandung makna atau dimbol, identitas, lambang, yang bisa berbentuk patung, huruf, lukisan, tulisan, prasasti. Jadi makna aksara tidak berdiri sendiri tetapi lebih mencakup hal-hal yang berkaitan dengan makna dan simbol-simbol terhadap obyek tertentu.
Tahta lebih dipersonifikasikan sebagai puncak peraihan kekuasaan seseorang. Tahta juga mengandung konotasi sebagai tempat, posisi seseorang dalam jabatan tertentu. Raja misalnya, begitu pula kekuasaan. Semua berada diposisi “ketahtaan” yakni berada di posisi tertinggi. Karenanya, bagaimana hubungannya antara “aksara” dengan “tahta” ?
Secara singkat hubungannya demikian sederhana. Tahta dipersepsikan pada dimensi politik untuk tujuan kekuasaan. Aksara adalah narasi bagi keberlangsungan sebuah komunikasi politik. Aksara bukan semata huruf dan simbol, tetapi lebih pada aspek komunikasi, aspek menjelaskan makna-makna dalam kehidupan berkebangsaan, termasuk penjelasan empat pilar berbangsa.
Pada aspek tertentu “aksara” begitu sangat dibutuhkan, bukan hanya saat setelah merebut tahta. Contoh misalnya Gazali Riadi berpasangan dengan Ahmat, maka simbol aksaranya menjadi GR-AMAT, Pahruddin Dede-Muhammad Taufiq Irpoun menjadi PD-Minta Ampun, dan seterusnya. Itu juga adalah narasi pendek dalam komunikasi politik.
John F. Kennedy, pernah bilang, kalau politik itu kotor maka ‘puisi’ akan membersihkannya. Klu politik itu bengkok maka “sastra” akan meluruskannya. Ini yang disebut *Aksara bermakna*, politik itu indah dan kesejukan, bahasa adalah pengantar untuk menjelaskan keindahan itu. Aksara begitu berarti dalam komunikasi politik dan bangunan tahta bukan hanya sederetan huruf-huruf mati yang tanpa arti dan makna.
Peng-artikulasian makna demokrasi, politik, hukum, ekonomi dan lingkungan hanya mampu dijelaskan dengan kekuatan aksara. Baligho, banner, spanduk adalah bahasa politik yang didaras oleh aksara. Aksara sebagai alat pembebasan, fonem, kata, bunyi, dan kalimat adalah manifestasi dari kekuatan aksara diatas tahta. Aksara yang baik adalah yang menepis “The political Decay”, politik yang menghadirkan senyawa demokrasi yang santun dan manusiawi.
Karena itu tidak sedikit pemimpin jatuh karena kehilangan kecerdasan beraksarsnya, kontrol komunikasi lisannya tak bisa ditahan, berakibat pada munculnya polemik hingga kejatuhan karena ambruk diujung kata-kata.
Maka jadilah pemimpin yang meletakkan kata-kata diatas kepemimpinannya. Sebab aksara yang baik adalah cermin dari pemimpin yang filosofis penuh kebijaksanaan dan cinta. (*/ris)
