Yang menarik dari kategori ini, penggolongan komunikasi strategis ditandai dengan paradigma hubungan Subjek-Objek, sedangkan komunikasi rasional berpola Subjek-Subjek. Jika mengamati respon publik terhadap UU OLCK, terdapat kesamaan dengan pola komunikasi strategis dimana pihak penguasa cenderung memandang masyarakat sebagai objek belaka; sesuatu yang harus diatur secara sepihak. Jalan pikir pemerintah menganggap bahwa publik tidak perlu banyak tau, cukup penguasa yang membuat aturan kemudian rakyat menerima dan mengindahkannya. Pola komunkasi seperti ini, meng-exclude masyarakat sebagai stake holder dan meyakini bahwa hanya penguasa yang memiliki kesadaran dan kompetensi regulatif.
Berbeda dengan pendekatan komunikasi rasional yang melihat hubungan sosial sebagai interaksi antara subjek dan subjek. Tentu pendekatan komunikasi rasional lebih mampu menciptakan situasi sosial yang kolaboratif dan partisipatif. Omnibus law semestinya menjadi wadah bertemunya semua kepentingan; pemerintah dan rakyat; pengusaha dan buruh; bahkan wakil rakyat dan wakil partai. Perancangan, penyusunan dan pengesahan UU Cipta Kerja hendaknya melalui proses pertimbangan yang inklusif (deliberarif) yang melibatkan semua unsur yang berkepentingan. UU OLCK harusnya bisa menjadi win-win solution dari segudang masalah yang akan diatasinya. (*)
