PAREPARE, PIJARNEWS.COM — Oknum Pejabat ULP Pemkot Parepare yang terjaring OTT Tim Saber Pungli beberapa hari lalu, disebut melakukan pemerasan. Mereka meminta jatah 0,5 persen dari nilai proyek yang diverifiksi via ULP.
Kanit Tipikor Reskrim Polres Parepare, Ipda Sukri membenarkan, kasus tersebut adalah tindak pidana pemerasan. Enam rekanan yang berstatus saksi, mengaku dimintai dana dari ULP sebagai syarat untuk memenangkan tender.
“ULP pasang target jumlahnya sekira 0.5 persen, dan itu harus dibayar rekanan ke pihak ULP agar dinyatakan menang,” jelasnya, Rabu 2/8.
Polisi menjerat para tersangka UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, Pasal 12 poin e.
Dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun. Kelimanya masing-masing kepala ULP berinisial Z. Dia ditangkap beserta empat anggotanya yakni M, I, DA, dan B.
* Jerat Rekanan
Pandangan berbeda disampaikan pengamat hukum dari Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar) Nasir Dollo. Dia menilai bahwa bukan cuma pejabat ULP yang harus dijerat. Tetapi juga rekanan yang memberi uang.
Nasir membeberkan konstruksi hukum yang seharusnya dibangun penyidik, adalah menerapkan sangkaaan subsider; yakni suap (pasal 11 huruf (a) atau huruf (b). UU No 31 Tahun 1999 JO UU No 20. Tahun 2001 JO). Kedua, sangkaan gratifikasi (pasal 12 B ayat (1) huruf a). UU No 31 Tahun 1999 JO. UU No. 20 Tahun 2001 JO. Pasal 55 ayat 1 ke- 1. KUHP)
“Baik penerima maupun pemberi masing masing harusnmempertanggung jawabkan perbuataannya. Baik itu suap maupun gratifikasi” jelasnya.
Terpisah, Kuasa Hukum Pemerintah Kota Parepare, Andi Liling mempertanyakan pasal yang dikenakan kepada lima oknum PNS Pemkot Parepare.
“Yang kami pertanyakan kenapa penyidik tidak mengenakan pasal penyuapan sehingga baik ULP maupun Rekanan bisa menjadi tersangka,” kata Andi Liling saat ditemui di Mapolres Parepare. (mul/ris)
