• Tentang Kami
  • Tim Kerja
  • Beriklan bersama kami
  • Kebijakan Privacy
  • Pedoman Pemberitaan
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Pijar News
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini
Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
Pijar News
Utama Opini

OPINI : “Harapan Hidup” Bagi Terpidana Mati Dalam KUHP Nasional

Oleh Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (Dosen IAIN Parepare)

Editor: Amrihani
14 Februari 2023
di Opini
OPINI : “Harapan Hidup” Bagi Terpidana Mati Dalam KUHP Nasional

OPINI– “Dunia Belum Berakhir” masih dapat digunakan oleh seseorang yang menerima hukuman mati di tingkat Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih tersedianya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa seperti banding (Pengadilan Tinggi) dan kasasi (Mahkamah Agung), dan upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali (Mahkamah Agung) dan juga permintaan grasi dapat diajukan oleh terpidana mati kepada presiden apabila putusan yang sedang ditinjau masih menuntut hukuman mati.

Jika permohonan grasi ditolak, eksekusi akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Selain itu, perlu untuk diingat ada KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang akan mulai berlaku pada Januari 2026. Apabila ada terpidana mati yang belum dieksekusi sampai berlakunya KUHP baru, berlaku asas transitoir yaitu prinsip yang menentukan berlakunya suatu peraturan hukum pidana yang sah dalam hal terjadi perubahan undang-undang berlaku.

BeritaTerkait

Politik Viral dan Krisis Kepercayaan Publik

Politik Viral dan Krisis Kepercayaan Publik

29 Agustus 2026
Gen Z,  Hegemoni Kapitalisme, dan Industri Kebahagiaan Semu

Gen Z, Hegemoni Kapitalisme, dan Industri Kebahagiaan Semu

26 Agustus 2026
Kantor DPRD Dibakar : Saluran Demokrasi Buntu?

Kantor DPRD Dibakar : Saluran Demokrasi Buntu?

26 Agustus 2026
Antrean Mengular di Daerah Kaya Minyak: Menyoroti Gagalnya Tata Kelola dan Solusi Hakiki

Antrean Mengular di Daerah Kaya Minyak: Menyoroti Gagalnya Tata Kelola dan Solusi Hakiki

19 Agustus 2026

Pelaksanaan putusan hukuman disesuaikan dengan batas pidana berdasarkan Pasal 3 ayat (7) KUHP Nasional dalam hal setelah putusan hukuman memiliki kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi dapat dihukum dengan hukuman yang lebih ringan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru.

Hukuman mati berdasarkan KUHP Baru (UU. No. 1 Tahun 2023) adalah hukuman mati bersyarat, yang menyiratkan bahwa terpidana mati harus terlebih dahulu menjalani masa percobaan 10 tahun di penjara sebelum dieksekusi. Jika orang yang dihukum berperilaku baik selama masa percobaan, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

Berdasarkan Pasal 100 KUHP Nasional Ayat (1), ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan ketika hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun diberlakukan :

1). Perasaan penyesalan dan harapan terdakwa untuk memperbaiki diri, atau ;
2). Peran terdakwa dalam suatu tindak pidana.

Pada ayat (4), hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung apabila terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pada ayat 6, hukuman mati dapat diterapkan apabila pelaku tindak pidana menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak terpuji selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak ada harapan untuk berubah.

Namun, saya pikir terpidana mati yang berada dalam masa percobaan selama 10 tahun akan berusaha untuk berperilaku baik dan menunjukkan sikap dan perilaku terpuji untuk membuat hukuman mati diubah menjadi penjara seumur hidup. (*)

Opini yang dipublikasikan di media online ini menjadi tanggung jawab penulis secara pribadi. PIJARNEWS.COM tidak bertanggung jawab atas persoalan hukum yang muncul atas tulisan yang dipublikasikan.

Terkait: Ferdy SamboOpini

BeritaTerkait

Politik Viral dan Krisis Kepercayaan Publik

Politik Viral dan Krisis Kepercayaan Publik

Editor: Dian Muhtadiah Hamna
29 Agustus 2026

...

Antrean Mengular di Daerah Kaya Minyak: Menyoroti Gagalnya Tata Kelola dan Solusi Hakiki

Antrean Mengular di Daerah Kaya Minyak: Menyoroti Gagalnya Tata Kelola dan Solusi Hakiki

Editor: Dian Muhtadiah Hamna
19 Agustus 2026

...

Menakar Urgensi Sekolah Terintegrasi

Menakar Urgensi Sekolah Terintegrasi

Editor: Dian Muhtadiah Hamna
11 Agustus 2026

...

Media Online Pijar News Telah Terverifikasi Administratif & Faktual Oleh Dewan Pers

  • Tentang Kami
  • Tim Redaksi
  • Kebijakan Privacy
  • Pedoman Pemberitaan
  • Saran & Kritik

© 2016 - 2026 PIJARNEWS. Hak Cipta Dilindungi

Tidak Ada Hasil
Lihat Semua Hasil
  • Pijar Channel
  • Internasional
  • Nasional
  • Sulselbar
  • Ajatappareng
  • Politik
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Olahraga
    • Opini

© 2016 - 2026 PIJARNEWS. Hak Cipta Dilindungi