PAREPARE, PIJARNEWS.COM–Kasus kematian brigadir J menyeret banyak tersangka termasuk Ferdy Sambo dan sang istri Putri Candrawathi (PC). Namun, meski telah menjadi tersangka PC tak ditahan, alasan yang beredar karena kemanusiaan dan masih memiliki bayi.
Menyoroti hal itu, Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Rusdianto, M.H, ikut memberikan komentar terkait tidak ditahannya istri Ferdy Sambo itu.
“Mari kita luruskan tuntutan agar Polri menahan tersangka PC itu bukan demi kesamaan perlakuan dengan ibu lain yang punya anak/balita ya,” kata Rusdianto kepada Pijarnews.com, Rabu (7/9/2022).
“Tapi semata karena memenuhi syarat penahanan menurut UU KUHAP,” sambung Rusdianto yang juga Dosen Hukum IAIN Parepare.
BeritaTerkait
Alasan kemanusiaan untuk tidak menahan Ibu PC sebetulnya benar, namun, kata Rusdianto keterangannya seputar pelecehan seksual berubah-ubah, dan dugaan keterlibatannya merekayasa kasus termasuk menghilangkan bukti justru bisa jadi dasar yang kuat untuk menahan PC.
“Dan itu sesuai UU/KUHAP. Pasal 21 ayat (1) yang mengatakan, “Perintah penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal ini adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana,” terangnya.
Maka dari itu, lanjut Rusdianto, dalam melakukan penahanan penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai yang diatur dalam KUHAP perlu memperhatikan tingkah laku tersangka.
“Melihat keterangan PC, yang kerap kali berubah-ubah terkesan ada upaya untuk menyangkali peristiwa pidana yang mengakibatkan brigadir J meninggal dunia,” katanya.
Pengakuan pelecehan seksual menjadi pemerkosaan terkesan dipaksakan, jika tidak dilakukan penahanan maka semakin besar peluang untuk kembali menciptakan opini publik yang pada akhirnya menguntungkan posisi PC sebagai tersangka.
Rusdianto menerangkan, sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP. Merujuk pada kekhawatiran pada tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lagi.
“Dalam hal ini, membiarkan PC memberikan keterangan sekitar pelecehan seksual yang berubah-ubah, dan dugaan keterlibatannya merekayasa kasus termasuk menghilangkan alat bukti justru bisa jadi alasan yang kuat untuk melakukan penahanan,” sambungnya.
“Dan tidak menahan Ibu PC adalah pelanggaran UU/KUHAP,” tutup Rusdianto.
Reporter :Wahyu
